 |
FENOMENA KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT |
MAKALAH
Dilihat Dari Ketersediaan Sumber Daya Alam Dan Keadaan Penduduk
DISUSUN OLEH:
Nama : Syafi’i
Nim : 022314456
UPBJJ : Surabaya
Prodi : Ilmu Komunikasi
Tugas 1 : Pendidikan Kewarganegaraan
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas 1,wajib Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna Oleh karena itu,saya mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari Tutor.dan harap dimaklumi.untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata dan penulisan pada makalah ini,besar harapan saya untuk bisa menjadikan makalah ini lebih dari harapan yang tutor inginkan.
Bangkalan, 17 Oktober 2019
HALAMAN
JUDUL………………………………………………….………….……..i
KATA
PENGANTAR…………………………………………………..……………....ii
DAFTAR
ISI…………………………………………………………………..…….… iii
BAB
1 PENDAHULUAN
A. Kajian Pustaka…………………………………………………..………..1.1
BAB
2 PEMBAHASAN
A. Fenomena
kemiskinan dalam masyarakat dilihat dari ketersediaan sumber daya alam dan keadaan penduduk ……………………………………………………………...………2.1
BAB
3 PENUTUP
Kesimpulan……..……….…………………………………..………………2.2
Saran……..……..……….…………………………………..………………2.2
BAB I
PENDAHULUAN
|
KAJIAN PUSTAKA
Kemiskinan,memang tidak asing terdengar di telinga kita,sebagai warga
Negara Indonesia.memang tidak mudah menuntaskan masalah kemiskinan di beberapa
daerah yang sangat luas seperti Negara kita,yang masih ada dibawah garis
kemiskinan.
Banyak kebijakan dari pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan,namun tidak serta merta selesai ataupun tuntas,banyak PR yang harus dikerjakan.salah satu faktor tentang SDM (sumber daya manusia) ketersediaan sumber daya alam dan keadaan penduduk.
BAB 2
PEMBAHASAN
Fenomena
kemiskinan dalam masyarakat dilihat dari ketersediaan sumber daya alam dan keadaan penduduk
Gatra Ekonomi
Dalam gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan
pertumbuhan perekonomian,pemerataan dan stabilitas ekonomi.inilah fondasi
perekonomian nasional yang harus kita bangun.bangun perekonomian ini tergantung
pada banyak hal,diantaranya berkaitan dengan tenaga
kerja,modal,IPTEK,manajemen,pertanian,
perindustrian dan jasa,prasarana dan sarana,perdagangan
dan moneter,serta neraca pembayaran.
Sektor perekonomian Indonesia.berdasarkan UUD 1945(pasal 33)kedalam 3
sektor ialah:sector publik,sector swasta,dan sector koperasi,sector swasta dan
sector public(BUMN) maju dengan pesatnya walaupun ada sector public ini belum
efisien.sektor koperasi tertinggal jauh dari berbagai
hal(manajemen,modal,keterampilan,teknologi).
Sumber: module
Aspek Lingkungan Ekonomi Apabila dilihat dari sisi ekonomi maka mereka biasanya mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai wirausaha. Hanya beberapa dari mereka yang mendapatkan usaha dari hasil pertanian atau perikanan. Rupanya usaha pertanian dan perikanan yang mereka miliki tidak cukup untuk menopang hidup keluarga sehingga mereka harus bekerja diluar. Dari sisi daya beli beras sangat mencengangkan. Hampir 35 responden menjawab bahwa daya beli mereka untuk membeli beras sangat terbatas, artinya jika mereka perlu mereka harus mengalokasikan penghasilannya untuk membeli beras. Ketersediaan beras dari hasil pertanian mereka juga tidak cukup sehingga mereka harus membeli beras dari daerah lain. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat merupakan resultante atau akumulasi 96 berbagai permasalahan seperti rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya IKM, belum berkembangnya pariwisata, belum berdayanya KUMKM, rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan. Kurang vitalnya pertanian terjadi karena keterbatasan lahan, modal, alat mesin pertanian, serta teknologi.
Untuk itu, kedepan perlu dilakukan terus dilakukan revitalisasi pertanian. Selanjutnya permasalahan belum berdayanya IKM terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Sebagai implikasinya, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan daya saing, peningkatan mutu produk, perluasan keterkaitan IKM dengan industri besar, penguatan modal, serta peningkatan produktivitas. Belum berkembangnya pariwisata terjadi karena belum optimalnya penataan daerah tujuan wisata sebagai akibat rendahnya aksesibilitas, terbatasnya fasilitas umum, kurangnya diversifikasi daya tarik wisata, terbatasnya investasi untuk pariwisata, belum optimalnya penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, terbatasnya kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta belum optimalnya kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka kedepan perlu diupayakan program untuk penataan daerah tujuan wisata terpadu dengan memperbaiki aksesibilitas, fasilitas umum, diversifikasi daya tarik wisata, peningkatan investasi untuk 97 pariwisata, peningkatan penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, peningkatan kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Permasalahan belum berdayanya KUMKM terjadi karena berbagai hal diantaranya: belum optimalnya pemberdayaan KUMKM, masih adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi, keterbatasaan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, keterbatasan entrepreneurship, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya dukungan stakeholders.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program pemberdayaan KUMKM secara terpadu, perbaikan prosedur dan administrasi, penguatan modal, pembukaan akses terhadap teknologi, pengembangan entrepreneurship, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan jejaring kerja dengan seluruh stakeholders. Aspek Lingkungan Sosial Apabila dilihat dari sisi lingkungan social maka bisa dikatakan bahwa tingkat to menolong mereka masih tinggi. Hal ini bisa dimungkinkan karena kebanyakan mereka adalah penduduk asli warga disitu sehingga hubungan kekerabatannya sangat kuat. Hidup rukun merupakan asset tersendiri untuk membangun perekonomian desa. Selain itu jarang terjadi permasalahan antar mereka di masyarakat.
Apabila ada masalah akan dimusyawarahkan di RT untuk dicarikan
penyelesaiannya. 98 4.12. Aspek Struktur Sosial dan Pelayanan Dari sisi
struktur dan layanan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dibatu oleh
dibangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkan desa Kahuripan dengan kota
kecamatan Parung. Akses tersebut membuka perekonomian di desa tersebut sehingga
memudahkan mobilitas mereka. Namun demikian akses perbankan mereka terlalu
rendah. Gambar Akses terhadap perbankan Gambar dibawah ini menyatakan bahwa
mereka sering kesulitan menembus akses perbangkan. Persyaratan perbankan yang
mengisyaratkan formalitas dokumen menyulitkan mereka sehingga banyak mereka
yang lebih memilih pada bank cicil atau makelar kredit dengan bunga yang
relatif tinggi. 4.11. Potensi Pemberdayaan Beberapa potensi yang bisa
dikembangkan di desa Kahuripan dan Ciseeng adalah adanya lahan yang belum
dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa lahan malah dibiarkan tidak maksimal
pengelolaannya. Tabel berikut menerangkan potensi pemberdayaan yang diharapkan
bisa ditingkatkan potensinya.
Sumber : jurnal ut PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SELF HELPING MODEL
Kemiskinan merupakan salah satu masalah di negara indonesia yang masih belum bisa di entaskan. Keadaan kemiskinan pada umumnya diukur dengan tingkat pendapatan Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Kemiskinan dapat dimaknai sebagai keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh mereka..Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.
Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh
keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber
daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income (pendapatan),
seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap
pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya
tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam kaitannya dengan kualitas SDM,
tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha
pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara
kita sudah benar-benar terwujud. Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah
ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di
sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat
memprihatinkan.
Meskipun para guru telah mendapatkan
kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM
Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih
rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau
akhirnya Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga
internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.
Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang
kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk
terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang
(penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga
telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Dan kini,
budaya atau etos kerja itu telah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya
malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau
para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar
dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi.
Maraknya tindakan korupsi di berbagai
lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat
kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang
negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita
telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Di satu sisi negara
ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada
rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah
diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan
(memperkaya diri sendiri). Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para
koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara
kita, termasuk membantu rakyat miskin.
Kemiskinan di indonesia, sampai saat
sekarang masih banyak dan masih belum bisa ditangani secara keseluruhan, makin
bertambah dan banyak.Tapi semoga dengan adanya penangulangan
kemiskinan yang pemerintah adakan kemiskinan akan lebih bisa berkurang dan
warga masyarakat akan lebih sejahtera dan makmur.
http://irvanhavefun.blogspot.com/2011/07/makalah-kemiskinan.html
PENYEBAB KEMISKINAN Nasikun2 menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
a. Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
c. Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
d. Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural and ethnic factors: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
h. Explotative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat). i. Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. j. International processes: bekerjanya sistemsistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.
Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:
2 a. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
b. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
c. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
d. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
e. Social
assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan
bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.
KEMISKINAN DALAM DIMENSI EKONOMI Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan 124 Memahami Kemiskinan secara Multidimensional nilai rupiah meskipun harganya selalu berubahubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah.7 Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana. Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu: a. Biro Pusat Statistik (BPS)6 : tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. b. Sayogyo6: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Daerah pedesaan: a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun. b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun. c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Daerah perkotaan: a. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun. b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun. c. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. c. Bank Dunia2: Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari) d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)8: mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan. Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Masih diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, psikologik, dan geografik yang sangat bervariasi di Indonesia. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernisation paradigm) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (orthodox neoclassical economics) dan model yang berpusat pada produksi (productioncentred model). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satusatunya indikator garis kemiskinan.9 Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990- an UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena bukan hanya mencakup dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan juga pendidikan (angka melek Memahami Kemiskinan secara Multidimensional 125 huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunan populis atau kerakyatan (popular development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel ekonomi 1998, Amartya Sen.9
BAB 3
PENUTUP
Penutup
Demikian makalah yang saya buat,untuk tugas 1 pendidikan
kewarganegaraan,kurang lebihnya mohon di maklumi.
terimakasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar